Regional

Risma Minta Maaf Usai Marah ke Pendamping PKH, Gubernur Gorontalo Anggap Masalah Selesai

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta agar pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Fajar Sidik Napu memaafkan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Gubernur Rusli mengundang Fajar di kediaman pribadinya di Kelurahan Moodu Kota Gorontalo, Minggu (3/10/2021). Pada kesempatan tersebut, Rusli mendengarkan klarifikasi dari pihak Fajar yang menjadi korban aksi marah marah Risma.

Rusli juga menyemangatinya dan para pendamping PKH agar tetap tulus dan ikhlas bekerja mendampingi warga. “Jadi pak Fajar, mungkin ibu menteri saat itu lagi capek jadi bisa kesal. Saya minta maafkan ibu menteri dan memaafkan saya juga, Ini hanya miskomunikasi antara kita,” kata Gubernur Rusli dikutip dari situs resmi Pemprov Gorontalo. Rusli mengaku sudah menerima WhatsApp pribadi dari Mensos Risma.

Pesan dikirim ke istrinya Idah Syahidah yang juga sebagai anggota Komisi VIII DPR RI. “Sebagai gubernur juga saya meminta maaf kepada Ibu Menteri jika ada kalimat, sikap saya yang menyinggung ibu menteri untuk mohon dimaafkan,” pintanya. Gubernur Rusli mengaku tidak ingin memperpanjang masalah ini.

Semua orang diminta menyikapinya secara bijak. Rusli mengaku sayang ke Mensos Risma, ia hanya tidak ingin sikap sering marah marah Risma terus berlanjut di daerah lain. “Saya takutnya Ibu Menteri bertemu dengan warga yang tingkat kecerdasannya kurang, kita katakan sumbu pendek atau gimana maka ibu menteri yang balik diserang. Itu yang tidak kita harapkan. Mudah mudahan ini yang pertama dan terakhir,” imbuhnya. Rusli berharap agar permasalahan ini sudah berakhir. Ia memastikan apa yang dilakukan adalah bentuk tanggungjawabnya sebagai gubernur sebagaimana Ibu Risma datang sebagai seorang menteri. Tidak ada kaitannya dengan politik dan partai politik manapun.

“Jadi sudah clean and clear ini semata mata miskomunikasi. Jadi jangan digiring jadi opini politik. Tidak ada hubungan sama sekali. Saya bicara sebagai gubernur, Pak Fajar sebagai koordinator, Ibu Risma datang bukan sebagai kader partai tapi sebagai Mensos RI,” tegasnya. Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon pun memberi komentar atas perilaku Menteri Sosial, Tri Rismaharini yang kembali memarahi pegawai di depan publik. Fadli Zon menilai kemarahan Risma di depan umum sudah melebihi batas.

Menurutnya, sebuah masalah tak akan selesai dengan cara meluapkan amarah. Hal itu ia sampaikan melalui akun Twitter nya,@FadliZon, Minggu (3/10/2021). "Perilaku marah marah di depan publik dengan kekerasan verbal ini sudah melampaui batas, juga tak selesaikan masalah," tulis dia.

Tak hanya kritik, Fadli Zon juga menyarankan Risma untuk segera menjalani terapi. Terapi tersebut disinyalir dapat melatih seseorang dalam mengontrol emosi amarah. "Sebaiknya segera ikut terapi “anger management” (manajemen kemarahan)," imbuh politisi Gerindra itu.

Selain Fadli Zon, komentar perilaku Risma juga datang dari Gubernur Gorontalo sendiri, Rusli Habibie. Rusli mengaku kecewa atas sikap Mensos Risma yang memarahi pegawainya. Ia menilai perilaku Risma tidak patut dilakukan oleh seseorang berpredikat menteri.

"Jadi sangat tidak patut dilakukan oleh seorang ibu yang berpredikat Menteri Sosial." Gubernur Gorontalo ini mengatakan, jika pegawainya salah, lebih baik Mensos Risma mengarahkan daripada harus memarahinya. Rusli pun sangat menyayangkan sikap Mensos Risma tersebut.

"Kalau memang salah, sebaiknya dibetulkan dan diarahkan, bukan berdiri langsung menunjuk suruh keluar." "Ini kan sikap yang sangat saya sayangkan dari seorang menteri," ujarnya. Dikutip Kompas TV, video Mensos Risma sedang marah marah ketika rapat, viral dan menjadi sorotan publik.

Diketahui, kemarahan Risma diluapkan saat membahas distribusi bansos bersama sejumlah pejabat di Gorontalo, Kamis (30/9/2021). Berdasarkan informasi, kemarahan Risma dipicu karena perbedaan laporan mengenai data Program Keluarga Harapan (PKH) Gorontalo dengan yang disampaikan pejabat Kemensos. Kemarahan Risma semakin memuncak karena ada data penerima PKH yang dicoret sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena saldo rekeningnya 0 rupiah.

Pejabat Kemensos yang hadir dalam rapat itu mengatakan, pihaknya tidak pernah mencoret data KPM PKH. Risma yang berada di ruangan sama, sontak langsung memarahi petugas PKH Gorontalo yang juga ikut dalam rapat tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.